suarasukabumi.net – SUKABUMI, Insiden seorang ibu baru lahiran di Desa Bangbayang, Kecamatan Tegalbuleud, yang terpaksa ditandu warga sejauh sekitar 4 kilometer akibat pendarahan pasca melahirkan karena akses jalan rusak parah, telah mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus, memastikan bahwa ruas jalan Kabupaten Cibugel–Bangbayang yang mengalami kerusakan telah masuk dalam pantauan dan akan segera dilakukan intervensi. Namun, luasnya penanganan akan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran.

“Akan segera diintervensi, hanya saja volume dan panjang penanganan nantinya tergantung pada anggaran yang tersedia,” ujar Uus.

Menurutnya, penentuan prioritas pembangunan jalan di Kabupaten Sukabumi mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta kriteria tingkat kerusakan. Jalan yang menghambat akses vital seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan akan mendapat perhatian khusus.

“Sangat krusial dan tingkat kerusakan yang berdampak langsung pada kegiatan masyarakat, seperti ekonomi dan kesehatan, akan menjadi skala prioritas,” tambahnya.

Uus juga mengungkapkan tantangan besar dalam hal pembiayaan. Berdasarkan kajian teknis, untuk membuat seluruh jalan kabupaten di Sukabumi dalam kondisi mantap dibutuhkan dana mencapai Rp 1,3 triliun, yang jauh melampaui kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini.

“Kami berusaha mendapatkan bantuan alokasi dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat. Bupati telah menginstruksikan untuk menginventarisasi dan melakukan kajian. Jika hanya mengandalkan APBD Kabupaten akan sangat berat,” jelasnya.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyatakan bahwa ruas Cibugel–Bangbayang mendesak untuk segera ditangani. Namun, terdapat kendala berupa keterbatasan fiskal daerah, terutama dengan adanya pemangkasan anggaran yang berdampak pada penanganan perbaikan infrastruktur.

“Kita akan melihat potensi dan melakukan kajian kembali dari sisi prioritas dan ketersediaan anggaran. Memang ada keterbatasan dan pemangkasan anggaran saat ini,” ungkap Budi.

Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal agar perencanaan perbaikan jalan di wilayah Tegalbuleud tidak tergeser.

“Semoga di tahun 2026 anggarannya tersedia. Sebelumnya di ruas tersebut sebenarnya sudah pernah dilakukan penanganan perbaikan,” pungkasnya.